MAKASSAR, LENSANUSANTARA.CO.ID – Fraksi Gerindra DPRD Sulsel memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Salah satu yang disorot yakni nilai aset daerah dan SiLPA yang dinilai perlu dimaksimalkan pemanfaatannya.
Rapat paripurna DPRD Sulsel berlangsung di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (30/6/2026).
Dalam agenda tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo.
Agenda itu dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tidak hadir secara langsung dalam agenda tersebut.
Ia diwakili Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman.
Sebanyak sembilan fraksi DPRD Sulsel secara bergantian menyampaikan pandangan, evaluasi, sekaligus catatan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Fadel Muhammad Tauphan Anshar menyampaikan catatan kritis terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel. Salah satu yang menjadi sorotan yakni besarnya nilai aset Pemprov Sulsel yang saat ini mencapai Rp20,88 triliun.
Fadel menilai aset bernilai besar tersebut tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan administrasi keuangan, tetapi harus memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah. “Aset Pemprov Sulsel telah mencapai Rp20,88 triliun. Fraksi Gerindra meminta agar dilakukan inventarisasi dan optimalisasi aset-aset idle atau yang tidak produktif agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar,” kata Fadel saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti nilai SiLPA Pemerintah Provinsi Sulsel yang tercatat mencapai Rp208,24 miliar.
Menurut Gerindra, dana tersebut perlu segera dipetakan serta dirancang pemanfaatannya. Fraksi Gerindra Sentil Aset Rp20,88 Triliun dan SiLPA Rp208 Miliar Milik Pemprov Sulsel
