Bulukumba, LENSANUSANTARA.CO.ID – Konferensi Cabang Luar Biasa (KONFERCAB-LB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kabupaten Bulukumba akan segera digelar oleh tiga dari empat Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) yang ada di Kabupaten Bulukumba.
KONFERCAB-LB ini di dorong karena dianggap Pengurus Cabang PMII Bulukumba telah melanggar produk hukum PMII yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Peraturan Organisasi (PO) tentang permusyawaratan.
Olehnya itu, tiga aliansi komisariat telah mengirim pernyataan sikap resmi kepada Pengurus Besar (PB) PMII di Jakarta pada 07 Mei 2025, mengurai berbagai permasalahan kepemimpinan PC PMII Kabupaten Bulukumba yang dinilai tidak efektif dalam menjalankan roda organisasi.
Ketua komisariat PMII STAI Al-Gazali Kabupaten Bulukumba, Bilal Faizal mengungkapkan bahwa Konfercab luar biasa ini harus segera dilaksanakan karena mengingat kepemimpinan PC PMII Bulukumba telah memasuki 4 periode kepemimpinan atau kurang lebih 4 tahun lamanya.
“Harus ada regenerasi pelanjut dikepemimpinan PMII, karena kalo tidak ini akan berdampak terhadap masa depan kaderisasi dan keberlangsungan PMII mendatang”.
Sementara itu, ketua komisariat PMII Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB), Syaibatul Hamdi menyampaikan bahwa dorongan KONFERCAB-LB ini dilakukan karena keresahan kader PMII yang menilai bahwa PC PMII Bulukumba tidak lagi memperhatikan kaderisasi, kalo terus seperti ini PMII di Bulukumba bisa vakum.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan berbasis musyawarah dalam menjalankan roda organisasi kedepan agar kondisi seperti ini tidak terulang kembali.
“Kita harus kembali ke produk hukum PMII ketika mendapati kendala dalam kepengurusan sehingga saya kira KONFERCAB-LB ini menjadi solusi agar bisa kembali menstabilkan roda kepemimpinan yang ada di PMII khususnya di Kabupaten Bulukumba,” Ucapnya.
Andri, Wakil Ketua I komisariat PMII STIKES Panrita Husada Bulukumba, berharap agar KONFERCAB-LB ini bisa terlaksana secepatnya agar komisariat bisa kembali lagi fokus menjalankan kaderisasi dan tidak terbebani oleh dinamika Cabang yang tidak jelas.
“Pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya bertujuan menggantikan ketua sebelumnya, tetapi juga merekontruksi kepemimpinan yang ada di tubuh PMII sehingga kaderisasi kembali berjalan dengan normal di atas rel produk hukum PMII,” tutupnya.
