Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD menegaskan pentingnya sinergi dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui penyelenggaraan Gebyar Pajak Daerah 2025 yang berlangsung di Hall Utama Kampung Coklat, Kademangan, Selasa (2/9/2025).
Acara ini menjadi wadah interaksi langsung antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat dalam upaya mendorong kesadaran pajak. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, Ketua Komisi II DPRD Lutfi Aziz, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Hj. Susi Narulita menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lepas dari kontribusi warga melalui pajak daerah. Menurutnya, pajak bukan hanya kewajiban, melainkan wujud partisipasi masyarakat dalam membangun daerah.
“Jika kesadaran membayar pajak semakin tinggi, maka keberlangsungan pembangunan bisa lebih terjamin. DPRD tentu akan terus mendukung terobosan Bapenda dalam memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, acara seperti Gebyar Pajak juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang humanis akan mendorong warga lebih percaya bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi II DPRD, Lutfi Aziz. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif penting untuk memastikan target PAD tercapai.
“Masyarakat perlu tahu bahwa pajak yang mereka setorkan bukan hilang begitu saja. Pajak itu kembali dalam bentuk infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Di sinilah pentingnya kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Melalui Gebyar Pajak 2025, Bapenda berupaya menyampaikan pesan bahwa membayar pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga investasi untuk masa depan Kabupaten Blitar. Suasana acara yang meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan diharapkan mampu menarik minat warga untuk lebih memahami manfaat pajak.
Dengan dukungan DPRD dan kesadaran masyarakat, pajak daerah diharapkan benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Blitar.( arif).
