Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – DPRD Jember menggelar Rapat Paripurna pada Jumat, 16 November 2025, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Sabtu (15/11/2025).
Forum tersebut menjadi ruang bagi seluruh fraksi untuk memberikan apresiasi, catatan strategis, serta penegasan arah kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat pembangunan Kabupaten Jember pada tahun mendatang.
Bupati Jember menegaskan bahwa keseluruhan pandangan fraksi menunjukkan garis besar yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting untuk mempercepat pembangunan tahun 2026.
“Saya semakin optimis bahwa tahun depan pembangunan Jember akan meningkat signifikan. Eksekutif dan legislatif hampir seratus persen berada dalam pemikiran yang sama, terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan pendidikan,” ujar Bupati.
Seluruh fraksi DPRD pada dasarnya memberikan apresiasi atas sejumlah pencapaian Pemerintah Kabupaten Jember, terutama pada sektor kesehatan melalui capaian Universal Health Coverage (UHC) yang mendekati 99 persen, serta rencana pengembangan layanan Home Care yang akan mulai berjalan pada Januari 2026.
Beberapa fraksi turut menggaris bawahi kebijakan sosial seperti insentif bagi puluhan ribu guru ngaji, program kuliah gratis bagi warga tidak mampu, serta berbagai langkah peningkatan kualitas layanan publik yang dinilai semakin terarah.
Di bidang pendidikan, fraksi-fraksi menilai bahwa keberhasilan Jember memperoleh bantuan rehabilitasi ruang kelas terbesar secara nasional merupakan capaian yang tidak dapat dilepaskan dari kerja sama eksekutif dan legislatif. Dukungan pemerintah pusat yang mencapai Rp90 miliar di tahun 2025 adalah angka terbesar sepanjang sejarah dan dinilai menjadi bukti bahwa strategi komunikasi dan kolaborasi keduanya berjalan dengan baik.
Sementara itu, beberapa fraksi lainnya memberikan catatan konstruktif mengenai perlunya penguatan layanan kesehatan dasar, integrasi data kesehatan, serta pengendalian klaim BPJS agar peningkatan cakupan UHC dapat diikuti dengan peningkatan kualitas layanan.
Pada saat yang sama, perhatian terhadap pembangunan dari pinggiran, pengembangan Bandara Notohadinegoro, hingga keberlanjutan program pemberdayaan seperti Gerobak Cinta dan Beasiswa Cinta Bergema turut mendapatkan sorotan positif. Fraksi-fraksi juga mengapresiasi langkah Bupati yang bersikap tegas untuk tidak menaikkan pajak daerah meskipun dana transfer pusat menurun cukup drastis.
Sikap tersebut dipandang mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat, dengan penekanan bahwa optimalisasi pajak yang ada serta penutupan kebocoran dinilai lebih relevan daripada menaikkan tarif pajak baru. Beberapa fraksi mendorong agar optimalisasi PAD dilakukan melalui digitalisasi pajak, penertiban reklame, dan penyempurnaan strategi teknis agar hasilnya dapat lebih terukur.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menanggapi sorotan mengenai serapan APBD yang masih berada pada posisi sekitar 50 persen. Ia menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi, terutama menjelang penetapan Perda SOTK.
Rapat Paripurna ini sekaligus menegaskan bahwa eksekutif dan legislatif memiliki komitmen yang sama untuk membawa Jember menuju kemandirian fiskal, peningkatan layanan publik, dan penguatan sektor-sektor strategis di tahun 2026.
“Keselarasan pandangan tersebut menjadi modal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk menghadirkan pembangunan yang lebih cepat, tepat, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.
