Perkembangan teknologi informasi telah menggeser lanskap komunikasi publik dari ruang fisik ke ruang digital yang bersifat tanpa batas (borderless). Media sosial, sebagai manifestasi utama dari transformasi tersebut, tidak hanya menjadi medium ekspresi, tetapi juga arena kontestasi opini, reputasi, dan bahkan konflik hukum. Dalam konteks ini, delik pencemaran nama baik mengalami reaktualisasi yang signifikan, khususnya melalui pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Secara klasik, pencemaran nama baik merupakan delik yang berakar pada perlindungan kehormatan (honor) dan reputasi (reputation) seseorang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Namun, kehadiran UU ITE memperluas dimensi delik ini ke dalam ruang siber dengan karakteristik yang fundamentally berbeda: kecepatan distribusi, jangkauan masif, serta potensi viralitas yang eksponensial.
Perluasan ini tidak sekadar bersifat teknis, melainkan juga normatif, karena mengubah cara hukum memahami dan menilai suatu perbuatan sebagai “mencemarkan”.
Salah satu problematika utama terletak pada frasa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
Frasa ini bersifat elastis dan membuka ruang interpretasi yang luas, sehingga berpotensi menimbulkan overcriminalization. Dalam praktik, tidak jarang ekspresi kritik, opini, bahkan keluhan konsumen diposisikan sebagai tindak pidana, semata-mata karena memenuhi unsur formal distribusi konten digital.
Di titik inilah terjadi ketegangan antara dua rezim hak yang sama-sama fundamental: kebebasan berekspresi (freedom of expression) dan perlindungan reputasi (right to honor).
Kebebasan berekspresi merupakan pilar demokrasi yang dijamin secara konstitusional, namun bukan tanpa batas. Di sisi lain, reputasi juga merupakan bagian dari hak asasi yang harus dilindungi.
Persoalannya, UU ITE dalam praktik sering kali lebih condong menjadi instrumen represif ketimbang protektif, khususnya ketika digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi dominan.
Lebih lanjut, aspek pembuktian dalam delik pencemaran nama baik digital menghadirkan kompleksitas tersendiri. Bukti elektronik, seperti tangkapan layar (screenshot), rekaman digital, atau metadata, menuntut validasi forensik yang ketat.
Namun demikian, dalam praktik peradilan, standar pembuktian ini belum sepenuhnya konsisten. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum (legal uncertainty), yang pada akhirnya mereduksi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Dari perspektif teori hukum, perluasan norma dalam UU ITE dapat dikritisi melalui pendekatan overbreadth doctrine, yakni kondisi di mana suatu norma dirumuskan terlalu luas sehingga berpotensi menjaring perbuatan yang seharusnya tidak dikriminalisasi.
Dalam konteks ini, delik pencemaran nama baik bertransformasi dari delik yang bersifat protektif menjadi instrumen yang rentan disalahgunakan (abuse of power), terutama dalam relasi kuasa yang timpang.
Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang lebih presisi dan proporsional.
Pertama, penegasan batas antara kritik yang sah (legitimate criticism) dan penghinaan yang melanggar hukum harus dirumuskan secara lebih eksplisit.
Kedua, pendekatan ultimum remedium harus dikedepankan, menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir, bukan instrumen utama.
Ketiga, penguatan literasi digital masyarakat menjadi krusial untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak proporsional.
Pada akhirnya, hukum tidak boleh tertinggal dari dinamika teknologi, tetapi juga tidak boleh kehilangan orientasi keadilan.
Delik pencemaran nama baik di era media sosial menuntut keseimbangan yang cermat antara perlindungan individu dan kebebasan kolektif. Tanpa itu, hukum justru berisiko menjadi alat pembungkam, alih-alih penjaga keadilan.
Oleh: Nurul Jamal Habaib, S.H., M.H. (Advokat/Pakar Hukum IT)
