Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Meski sempat dihantam gelombang sabotase siber dan serangkaian teror digital yang menargetkan sistem pendaftaran serta kanal informasi panitia, pelaksanaan Simposium Pendidikan Jilid III: Talkshow Nasional akhirnya sukses digelar dengan pengawalan diskusi yang tajam dan berimbang.
Bertempat di Gedung Soedjarwo Lantai 5, Universitas Jember pada Minggu (10/5), acara ini bertransformasi menjadi benteng intelektual bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan. Tema yang diusung pun cukup menantang: “Indonesia Emas 2045: Apakah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menjadi Penunjang atau Penghambat Kualitas Pendidikan?”.
Presiden BEM FKIP UNEJ 2026, Rofiatul Hasanah, dalam sambutannya menegaskan bahwa gangguan teknis yang terjadi di ruang digital tidak menyurutkan langkah mahasiswa untuk menghadirkan wacana alternatif.
“Sabotase mungkin bisa memperlambat sistem kami, tapi tidak bisa membungkam dialektika. Simposium ini adalah bukti bahwa nalar kritis tidak bisa diintervensi oleh teror manapun. Kami hadir di sini untuk menguliti kebijakan secara objektif,” tegas Rofiatul.
Acara dibuka oleh Wakil Dekan III FKIP Unej, Dr. Arief Rijadi, M.Si, M.Pd. Dalam sambutannya beliau menyampaikan selama forumnya ilmiah dan menjunjung tinggi etika akademik maka kegiatan mahasiswa akan selalu mendapatkan dukungan dari pihak kampus.
Acara dipandu oleh Dimas Aria Wicaksono (Ketua Umum Pers Mahasiswa FKIP UNEJ) ini menghadirkan tiga narasumber yang memberikan sudut pandang kontras namun konstruktif
Widarto S.S (Wakil Ketua DPRD Jember) memaparkan kesiapan regulasi dan integrasi kebijakan lokal dalam mendukung program pusat agar tepat sasaran di daerah.
Mohammad Hairul, S.Pd., M.Pd (Praktisi Pendidikan) menyoroti sisi pedagogis dan urgensi pemenuhan gizi terhadap konsentrasi belajar siswa, sambil tetap memberikan catatan kritis pada teknis implementasi di lapangan.
Tiyo Ardianto (Ketua BEM UGM 2025) memberikan perspektif mahasiswa sebagai kontrol sosial, menekankan pentingnya transparansi anggaran agar program ini tidak menjadi beban fiskal yang justru mengorbankan alokasi peningkatan kualitas guru.
Melalui diskusi intensif selama beberapa jam, simposium menghasilkan beberapa poin rekomendasi.
Pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai pasok bahan pangan lokal. Pemisahan anggaran MBG agar tidak mendistorsi mandatory spending pendidikan lainnya. Pelibatan institusi pendidikan dalam monitoring status gizi siswa secara berkala.
Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang dinamis antara peserta umum dan narasumber. Keberhasilan penyelenggaraan ini menjadi simbol kemenangan ruang publik yang merdeka atas segala bentuk upaya pembungkaman diskusi di era digital.
