Purwakarta, LENSANUSANTARA.CO.ID – Proses hukum Kejaksaan Agung terhadap trio eks pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) berbuntut panjang. Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purwakarta kini ikut disorot publik karena diduga punya keterkaitan afiliasi.
Menurut sumber yang dilansir dari media Gugah.co salah satu nama yang mencuat adalah Roni, yang disebut menjabat Direktur di BGN. Dapur-dapur MBG yang diduga berafiliasi dengannya disebut tersebar di sejumlah kecamatan. Selain itu, Mery, yang disebut sebagai Koordinator Pemantau Lapangan BGN, juga jadi perhatian karena perannya dinilai strategis dalam pengawasan lapangan.
Keterkaitan ini menguat setelah Kejagung menetapkan mantan pejabat BGN sebagai tersangka. Warga pun mendesak agar dapur-dapur yang diduga punya afiliasi dengan pihak yang sedang diproses hukum segera diaudit agar program MBG tidak tercoreng.
Maman Mulyana, Ketua PWDPI Purwakarta, meminta BGN bergerak cepat. Ia mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Purwakarta yang diduga memiliki keterkaitan dengan “Sony cs”.
“Periksa semua dapur yang bersangkutan dengan Roni cs. Jangan sampai ada celah. MBG ini soal gizi anak dan uang negara, bukan ladang kepentingan kelompok. Kalau ada indikasi pelanggaran, tindak tegas. Kalau bersih, buktikan dengan data terbuka,” ujar Maman, Sabtu (7/6/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran warga. Sony Sonjaya, mantan Waka BGN yang telah ditetapkan tersangka, ditengarai punya afiliasi dapur paling banyak di Purwakarta dibanding eks petinggi BGN lain. Banyak sumber menyebut jumlah dapur ‘binaan’ mencapai puluhan titik, baik yang sudah beroperasi maupun masih proses pembangunan.
“Banyak pak, dapurnya. Tersebar di Purwakarta. Paling banyak di Plered dan Tegalwaru,” ujar Asep, warga Kecamatan Plered.
Sumber yang sama menyebut, faktor kedekatan lokasi dan peran strategis saat menjabat Direktur Verifikasi BGN diduga jadi alasan dapur-dapur itu tumbuh di Purwakarta, khususnya Plered.
Terpisah, Koordinator Pemantau Lapangan Gerakan Kawal MBG Purwakarta, Merry M Velly, berpendapat pembekuan dapur idealnya dilakukan sebagai upaya sterilisasi.
“Jika terbukti melanggar ketentuan operasional dan terdapat indikasi pelanggaran administratif atau penyalahgunaan kewenangan, pihak terkait dalam hal ini BGN sebaiknya membekukan dapur-dapur yang bersangkutan,” kata Teh Merry.
Namun, publik juga menyorot posisi Mery. Sebagai koordinator pemantau lapangan, netralitasnya dipertanyakan jika benar ada kedekatan dengan pihak yang disorot. Publik berharap fungsi pengawasan tidak terkontaminasi kepentingan tertentu.
Masyarakat Purwakarta berharap program MBG yang tujuannya meningkatkan gizi anak sekolah tidak dikotori kepentingan kelompok. Transparansi data rekrutmen, verifikasi dapur, dan pengawasan lapangan jadi kunci.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola program dalam hal ini Koordinator SPPG Wilayah Purwakarta, Roni, Mery, maupun perwakilan dapur yang diduga terafiliasi belum memberikan keterangan resmi. (Maman)
