Bogor, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Bogor Ade Yasin berharap masyarakat pemilih maupun panitia ajang pemilihan kepala desa (Pilkades) untuk menjaga kesehatannya dari wabah Covid-19.
Untuk memastikan hal itu, wanita berusia 52 tahun dan ibu dua orang anak itu pun menambahkan anggaran, mengerahkan jajaran, kepolisian dan TNI untuk melakukan pengawasan ataupun monitoring.
“Saat ini kondisi dunia masih dalam pandemi Covid-19 hingga pelaksanaan Pilkades harus sesuai protokol kesehatan Covid-19. Masyarakat wajib menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan cairan sanitizer,” kata Ade Yasin kepada wartawan, Jumat (18/12/2020).
Dia menambahkan, untuk mencegah kerumunan massa dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19, jajarannya sudah memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) hingga 1.615 buah.
“Per TPS maksimal hanya untuk 500 pemilih, selain itu jam pencoblosan dibagi ke dalam beberapa gelombang hingga tidak terjadi kerumunan massa. Untuk pengadaa alat-alat Prokes Covid-19 seperti alat pengukur suhu, bak cuci tangan dam lainnya kami sudah menambah anggaran dari Rp15 miliar menjadi Rp22 miliar,” tambahnya.
Ade menuturkan, agar situasi di saat Pilkades serentak di 88 desa berjalan kondusif, maka kepada aparat kepolisian maupun TNI dia berharap agar aparat hukum ini bertindak tegas, adil, konsisten, dan proporsional.
“Polisi dan TNI kami harapkan bertindak tegas, adil, konsisten dan proporsional dalam penegakan aturan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan maupun aturan yang berlaku baik itu aturan Pilkades ataupun Prokes Covid-19,” tutur Ade.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Rheynaldi memaparkan hari ini sudah memasuki masa tenang. Pencoblosan akan dilakukan pada Minggu (20/12/2020) lusa.
“Di masa tenang ini, panitia Pilkades dan tim pemenangan calon kepala desa kami perintahkan untuk mencopot semua alat peraga kampanye Pilkades. Mari kita jaga kondusitifitas hingga masa pencoblosan, penghitungan suara dan bahkan pelantikan kepala desa (Kades),” papar Rhenaldy.
Mantan Camat Cileungsi ini melanjutkan untuk pembiayaan monitoring dan prngamanan ajang Pilkades, dibagi kedalam beberapa tanggung jawab.
“Kalau pejabat Pemkab Bogor yang ditugaskan untuk melakukan monitoring itu biaya pelaksanaannya dari pos masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan untuk biaya pengamanan kepolisian dan TNI itu dibawah kordinasi Asisten Pemerintah,” lanjutnya. (moel)