Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Kelangkaan pupuk bersubsidi, membuat para petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian yang mereka kelola. Hal itu merupakan buntut dari ketidak seriusan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola tata niaga pupuk bersubsidi di Bondowoso.
Kendati sudah mendapatkan protes dari berbagai pihak, tidak membuat Pemda untuk sesegera mungkin menuntaskan pekerjaan rumah yang begitu pelik ini, seolah dibiarkan berlarut-larut dan belum menemukan solusi terbaiknya.
Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso yang beberapa waktu lalu melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD dan Pemda Bondowoso pada, 5 September 2022 dianggap hanya angin lalu dan tidak menghasilkan apa-apa, kecuali hanya Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Bondowoso.
Ketua Umum PC PMII Bondowoso, M. Firman Zah menilai jika Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak memiliki etos kerja yang baik dalam menuntaskan suatu persoalan.
“Kami melihat, KP3 belum mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin pada distributor nakal yang ditujukan pada PT. Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian. Itu menunjukkan belum ada langkah, sikap bahkan kinerja yang jelas dari KP3” Jelas Firman Zah, Jum’at (16/09/2022).
Terlalu lambannya respons KP3 membuat PC PMII Bondowoso geram, seolah masyarakat utamanya para petani dibuat menunggu atas ketegasan Pemda dalam memberantas mafia pupuk yang sangat meresahkan.
Padahal dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bondowoso pada, Selasa 6 September 2022 ada penjelasan dari Bambang Soekwanto Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Ia menerangkan, jika distribusi pupuk di Bondowoso sudah tersalurkan semua.
“Jika Sekda berkata begitu, itu artinya tidak ada persoalan dalam pendistribusian pupuk,” kata H. Ahmad Dhafir beberapa waktu lalu.
Pernyataan Ketua KP3 tersebut tentu menuai kritik dari berbagai pihak, karena hal itu berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di lapangan sampai saat ini.
Melalui akun resmi Facebook yang diunggah pada, Kamis 15 September 2022 bahwa PC PMII Bondowoso akan terus melanjutkan perjuangan dalam mengawal carut-marutnya tata niaga pupuk bersubsidi.
“Jika aspirasi PC PMII Bondowoso tidak ditindaklanjuti, kami bersama PKC PMII Jawa Timur akan membawa permasalahan ini ke Polda Jatim, Kejaksaan Negeri ditingkat Provinsi dan stakeholder tingkat Provinsi lainnya dalam menyelesaikan sengkarut pupuk subsidi di Bondowoso” Tulisnya pada point terakhir dalam sebuah flyer.(Udien)
