Makassar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam realisasi belanja APBD tahun 2025. Jumlahnya sebesar Rp4,11 triliun. Hal itu terungkap dalam pemandangan umum Fraksi PKB DPRD Sulsel terhadap Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Sulsel Fadilah Fahriana mengungkapkan, belanja pegawai Pemprov Sulsel tahun 2025 setara 45 persen dari total realisasi APBD sejumlah Rp9,12 triliun.
“Total realisasi anggaran mencapai Rp9,12 triliun dengan komposisi terbesar pada Belanja Pegawai Rp 4,11 triliun,” kata Fadilah Fahriana membacakan pemandangan umum Fraksi PKB dalam rapat paripurna di kantor sementara DPRD Sulsel, Kota Makassar, Selasa (30/6/2026). Belanja pegawai dalam APBD mencakup gaji ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini termasuk operasional instansi.
Menurut Fadilah, besaran realisasi belanja pegawai Pemprov Sulsel tidak sebanding dengan peningkatan pelayanan publik. Salah satu sebabnya adalah minimnya belanja modal.
Dalam realisasi APBD 2025, porsi belanja modal yang mencakup pembangunan infrastruktur dan lainnya, sebesar Rp732 miliar atau 8,0 persen.
Jumlah belanja modal jauh lebih rendah dibanding belanja Bagi Hasil Rp2,18 triliun atau 23,9 persen dan Belanja Barang dan Jasa Rp 1,67 triliun atau 18,3 persen. “Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih berorientasi pada belanja operasional daripada belanja produktif,” kata legislator dari Dapil Gowa-Takalar ini.
Atas kondisi itu, Fraksi PKB DPRD Sulsel memberikan sejumlah catatan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Yang pertama, Fraksi PKB meminta penyusunan Ranperda APBD Sulsel sepatutnya mempertimbangkan opini dan tuntutan publik.
“Yang belakangan ini yang menginginkan perbaikan kinerja sekaligus peningkatan perekonomian daerah,” kata Fadilah.
Selain itu, Fraksi PKB DPRD Sulsel meminta pemprov memaksimalkan peningkatan target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan cara mengoptimalkan fungsi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan pemanfaatan barang milik daerah.
