Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember, ada 20 jenis layanan administrasi kependudukan termasuk pengurusan KTP elektronik (KTP-el), berjalan normal meski terkendala terbatasnya blangko KTP. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputro, Selasa (7/10/2025).
Menurut Bambang, hingga saat ini, permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya oleh Jember, tetapi juga oleh daerah-daerah lain di Indonesia, adalah keterbatasan jumlah blangko KTP. Sebab, sesuai regulasi, kewenangan pencetakan KTP-el berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Setiap 2 hingga 3 minggu, Kabupaten Jember menerima kiriman sekitar 4.000 blangko KTP-el dari Kemendagri,” jelas Bambang.
Namun, jumlah itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, terdapat sekitar 66.000 pengajuan pencetakan KTP-el di Jember belum tercetak, termasuk untuk KTP baru, rusak, hilang, maupun perubahan data.
“Dalam upaya mengatasi persoalan ini, melalui perubahan APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Jember memberikan hibah pengadaan blangko KTP kepada pemerintah pusat melalui Dispendukcapil,” tambah Bambang.
Kami diberikan anggaran pengadaan 68.000 keping blangko KTP melalui hibah dari Pemkab Jember. Saat ini sedang dalam proses, dan targetnya bisa diterima sebelum akhir tahun.
“Untuk mempercepat layanan, melalui BKPSDM pegawai PPPK paruh waktu Dispendukcapil telah menempatkan dua pegawai di setiap kecamatan. Bupati Jember juga menyiapkan blangko KTP hingga akhir Oktober ini, dan memastikan distribusinya berjalan optimal,” imbuhnya.
Tak hanya itu, tahun ini Dispendukcapil juga mendapat anggaran pengadaan alat cetak KTP. Selama ini pencetakan hanya bisa dilakukan di kantor Dispendukcapil dan di 8 kecamatan. Namun sebelum akhir tahun, target kami alat cetak akan didistribusikan ke seluruh kecamatan.
Dengan alat cetak tersedia di setiap kecamatan, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor Dispendukcapil. Cukup ke kantor kecamatan masing-masing.
“Ia juga menegaskan bahwa semua layanan administrasi kependudukan, termasuk KTP-el, gratis tanpa dipungut biaya. Bila ada oknum staf Dispendukcapil yang meminta uang, masyarakat diminta untuk segera melapor ke saya. Akan saya ganti sepuluh kali lipat,” tegasnya.
