Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Operasional salah satu dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dihentikan sementara setelah muncul dugaan gangguan kesehatan yang dialami ratusan siswa dan santri.
Penghentian tersebut dilakukan menyusul laporan dugaan keracunan pada Selasa (1/9/2026). Dapur yang berstatus sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu kemudian secara resmi mendapatkan sanksi pembekuan operasional pada Rabu (2/9/2026).
Wakil Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Timur, Teguh Bayu W., mengatakan penghentian operasional sebenarnya telah dilakukan sebelum surat pembekuan resmi diterbitkan.
“Untuk langkah awal, operasional dapur sudah kami hentikan sejak tadi malam. Kemudian pagi ini surat suspend secara resmi diterbitkan. Tim dari pusat juga akan turun langsung untuk melakukan investigasi,” kata Teguh.
Menurut Teguh, investigasi diperlukan untuk mengetahui kronologi dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses penyediaan makanan.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan tingkat pelanggaran serta kemungkinan sanksi lanjutan terhadap pengelola dapur.
“Nanti akan kami lihat hasil investigasinya. Dari situ baru bisa ditentukan apakah masuk kategori suspend ringan atau justru membutuhkan sanksi yang lebih berat,” ujarnya.
SPPG Layani 2.800 Porsi untuk 19 Sekolah dan Pesantren
Dari pendataan awal, dapur SPPG tersebut diketahui setiap hari menyediakan sekitar 2.800 porsi makanan yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat di 19 sekolah dan pondok pesantren.
Pada hari ketika laporan gangguan kesehatan muncul, menu yang dibagikan terdiri dari nasi, telur orak-arik, tumis sayur, dan buah semangka.
Namun, hingga proses investigasi selesai, belum dapat dipastikan apakah makanan tersebut merupakan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat.
Pemerintah bersama instansi terkait masih melakukan pemeriksaan untuk mencari penyebab kejadian berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan medis maupun pangan.
BGN Bantah Temuan Belatung pada Makanan
Di tengah munculnya dugaan gangguan kesehatan tersebut, beredar sejumlah informasi di media sosial yang menyebut adanya temuan belatung pada makanan yang dibagikan kepada siswa dan santri.
Teguh membantah informasi tersebut.
Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan sejauh ini tidak menemukan belatung sebagaimana informasi yang beredar di media sosial.
“Kami sudah memastikan bahwa tidak ditemukan belatung seperti yang ramai disebutkan di media sosial. Saat ini seluruh bahan makanan masih dalam proses evaluasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
BGN mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi.
Ratusan Siswa dan Santri Mendapat Penanganan Medis
Dugaan gangguan kesehatan tersebut dilaporkan berdampak terhadap santri di pondok pesantren dan siswa dari sedikitnya lima sekolah.
Pendataan korban dan penanganan medis masih dilakukan oleh pemerintah bersama tenaga kesehatan.
Pemkab Sidoarjo juga berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo, Dinas Kesehatan, serta sejumlah rumah sakit untuk memastikan para siswa dan santri yang membutuhkan pertolongan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama jajaran terkait turut melakukan peninjauan terhadap proses penanganan para korban.
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Data sementara pada Selasa (1/9/2026) menunjukkan jumlah pasien yang terdaftar berada di kisaran 424 hingga 500 orang.
Angka tersebut kemudian masih diperbarui seiring berlangsungnya proses pendataan dan evakuasi.
Tata Kelola Dapur MBG Ikut Dievaluasi
Selain menangani korban, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan program MBG di lapangan.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain tata kelola dapur, fasilitas pengolahan makanan, proses distribusi, serta penerapan standar operasional.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kelayakan pangan.
Kepolisian juga dilibatkan dalam proses penanganan dan investigasi bersama pemerintah serta instansi teknis terkait.
Pengawasan Dapur MBG Bakal Diperketat
Pasca munculnya kejadian tersebut, pengawasan terhadap penyedia makanan program MBG di Sidoarjo akan diperketat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia makanan.
Kelengkapan dokumen dan penerapan standar higiene sanitasi dinilai penting untuk memastikan proses pengolahan makanan memenuhi ketentuan keamanan pangan.
Sementara itu, pembekuan operasional dapur SPPG tersebut masih bersifat sementara dan menjadi bagian dari proses investigasi.
Keputusan mengenai bentuk sanksi berikutnya akan ditentukan setelah tim pusat menyelesaikan pemeriksaan di lapangan dan hasil investigasi diperoleh.
Dengan demikian, penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan pada siswa dan santri masih menunggu hasil pemeriksaan resmi. Pemerintah diharapkan dapat segera menyampaikan hasil investigasi kepada publik agar informasi yang beredar tidak menimbulkan spekulasi.
