Pemerintahan

Langkah Polres Dapat Dukung Pemerintah Daerah Taliabu Terkait Pemutihan Pajak STNK, BPKB Kendaraan

166
×

Langkah Polres Dapat Dukung Pemerintah Daerah Taliabu Terkait Pemutihan Pajak STNK, BPKB Kendaraan

Sebarkan artikel ini
Bupati Taliabu
Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus

Taliabu, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerinta Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Bupati H. Aliong Mus, telah memberikan dukungan sepenuhnya pada langkah pemutihan pajak, STNK, BPKB kendaraan, mengingat selama ini daerah dirugikan dengan pajak kendaraan roda yang berasal dari luar daerah.

Untuk itu, dirinya akan memerintahkan Kadis Perhubungan untuk melakukan koordinasi bersama Polres dan jajaran tingkat atas, agar supaya langkah Polres ini dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Example 300x600

“Secepatnya saya akan sampaikan kepada Kadis Perhubungan,” katanya.

BACA JUGA :
Dibuka Presiden Jokowi, Bupati Pulau Taliabu Hadiri Kegiatan Rakernas Apkasi ke-XVI di Jakarta

Bahkan dirinya, mengaku sebelum pemutihan bila operasi lantas dilakukan, maka warga pemilik kendaraan tetap akan menjadi bulan-bulanan dan tentunya daerah akan mengalami kerugian terus menerus dalam memperoleh DBH pajak kendaraan.

“Kita harapakan warga juga dapat merespon niat baik pihak Polres ini,” tuturnya.

BACA JUGA :
Sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Pulau Taliabu di Bidang Pendidikan

Sementara itu, Kadis Perhubungan H. Irwan Mansur, SH, ketika dikonfirmasi terkait dengan pemutihan pajak, STNK, BPKB kendaraan, dirinya mengaku akan melakukan koordinasi bersama, agar supaya diketahui apa yang perlu disiapkan.

“Nanti saya melakukan koordinasi bersama jajaran Polres, agar diketahui apa yang daerah perlu siapkan,” ucapnya.

Lanjut, dirinya juga mengaku akan merespon semua keinginan pihak Samsat dan Dir Lantas, untuk bisa melakukan terobosan pemutihan di Pulau Taliabu, karena beberapa tahun lalu ada pemutihan secara nasional. Namun, tak berimbas ke Pulau Taliabu.

BACA JUGA :
Tahun Ini, DLH Taliabu Bakal Terapkan Retribusi Sampah

“Jadi ada refrensi yang menjadi acuan dengan adanya pemutihan secara nasional, setelah hasil koordinasi baru akan dilaporkan ke Bupati dan Wakil Bupati,” tandasnya. (Sunardi)