Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID -Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bondowoso mengalami pembengkakan, saat ini ada sekitar 14 OPD di isi oleh pelaksana tugas (PLT), akibat kekosongan pejabat definitif di sejumlah OPD tersebut disinyalir bisa mengganggu pelayanan publik, hal itu disampaikn oleh Ketua DPRD Bondowoso Achmad Dhafir, Kamis 4/3/2021.
Ketua DPRD mengatakan, salah satu tugas dan fungsi DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap eksekutif. Dalam pelaksanaan pemerintahan termasuk pelayanan Pemerintah kepada masyarakat sesuai bidang komisinya msing-masing.
BACA JUGA : Heboh!!.. Rumah Pak Sahwi Diserbu Satgas TMMD 110 Bondowoso
Salah satu pelaksanaan pemerintah Kabupaten Bondowoso yang saat ini dinilainya kurang efisien adalah, OPD yang di isi oleh Plt terlalu lama bahkan saat ini menambah jumlah Plt.
“saya selaku pimpinan DPRD ingin menyampaikn bahwa disaat pimpinan OPD itu dijabat oleh PLT maka yang dia pikirkan ‘saya tinggal 3 bulan, saya tinggal 6 bulan dan sebagainya’ dia tidak bisa fokus melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujar Ketua DPRD
Oleh karenanya, Ketua DPRD mengingatkan kepada Pemkab Bondowoso untuk segera melaksanakan open bidding atau lelang jabatan, agar OPD terkait bisa maksimal dalam melayani masyarakat.
BACA JUGA : Anggaran Pilkades Masih Kurang, Pemkab Bondowoso Atur Skema Pelaksanaan
Ia melanjutkan, Jika OPD tersebut dibiarkan terlalu lama kosong, maka Plt semakin hari semakin bertambah, mereka (Plt) bisa mengganggu kinerja Pemkab karna tidak bisa berposisi sebagai Kepala Dinas, karena hanya sebatas pelaksana tugas.
“Open bidding atau lelang jabatan segera dilaksanakan, bukan semakin hari makin menambah Plt,” kata politisi PKB ini.
Menurutnya, DPRD mempunyai kewajiban mengawasi kinerja aksekutif, agar pelayanan pada masyarakat maksimal dan tidak terganggu di sebabkan banyaknya Plt.
“Sekali lagi kami ingatkan ini hampir mau LKPJ, bulan 3 ini bupati harus melaporkan kinerjanya,” tegasnya.
BACA JUGA : Bupati Bondowoso Beri Sinyal Hijau, PLT Kadisdikbud Haeriyah: Semoga Tidak Lama
Pada sidang paripurna P-APBD 2020, kata Dhafir, semua fraksi sudah meminta pada bupati untuk segera melakukan pengisian pada pimpinan OPD yang kosong, yakni dengan open bidding, jika hal itu belum juga dilakukan oleh Pemkab, nantinya DPRD akan mempertanyakan.
“Hal itu nanti pasti ditanyakan lagi oleh DPRD, kalau ditanyakan nanti dikiranya DPRD mengganggu kinerja Pemkab,” jelas ia.
BACA JUGA : Video Mesum Dua Remaja yang Viral, Ternyata Warga Bondowoso
Ketua DPRD berharap, Pemkab Bondowoso secepatnya menyeleksi siapa sebenarnya yang punya kemampuan untuk memimpin sebuah OPD, yang betul-betul mumpuni, agar kedepan pelayanan publik bisa maksimal.
Sekedar untuk diketahui, jumlah OPD yang dipimpin oleh Plt di antaranya, Sekda, BKD, Dinas Sosial, Disparpora, BPBD, Dispendik, Bapenda, Inspektorat, RSUD Koesnadi, Diskominfo, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Satpol PP. (ubay)
