Berita

Kejari Bondowoso Seret Seorang ASN Terkait Kasus Korupsi Alsintan Tahun 2017

144
×

Kejari Bondowoso Seret Seorang ASN Terkait Kasus Korupsi Alsintan Tahun 2017

Sebarkan artikel ini
Kajari Bondowoso
Kajari Bondowoso Puji Tri Asmoro, SH., MH. Saat diwawancara awak media

Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Penetapan tersangka baru kasus korupsi penyalahgunaan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa traktor oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso yakni seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dianggap menjadi aktor penyalahgunaan dari bantuan di Desa Cindogo, Kecamatan Tapen, Rabu (17/05/2023).

Example 300x600

Tersangka baru tersebut berinisial BPL yang dulunya menjabat sebagai penyuluh pertanian lapangan (PPL) di wilayah Kecamatan Cermee pada Tahun 2017.

BACA JUGA :
DPRD Bondowoso Rekomendasikan Tambah PPL dan Kios Pupuk, Begini Kata Ahmad Dhafir

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Puji Triasmoro mengatakan tersangka penyalahgunaan tersebut ditetapkan, setelah dilakukan serangkaian penyidikan, sebelumnya dia diperiksa sebagai saksi.

Namun setelah dilakukan pengembangan, ternyata dia merupakan orang yang paling bertanggung jawab.

“Makanya kami tetapkan sebagai tersangka, pada 16 Mei kemarin,” Katanya.

BACA JUGA :
Satgas Tmmd Ke-123 Bondowoso Berpuasa, Tapi Tetap Gaspol! Ribuan Paving Diturunkan Di Troto-Sari!

Menurut Kajari, praktik yang dilakukan sama, yakni bantuan tidak diberikan kepada para kelompok tani. Awalnya barangnya sudah tidak ada, baik digadaikan, dijual atau dialihkan kepada pihak lain.

Namun, setelah dilakukan penyelidikan barang tersebut kembali ada. Tapi bukan barang yang seharusnya diberikan.

“Sekarang barang bukti sudah kami sita” tambahnya.

BACA JUGA :
Mudah Jenguk Tahanan di Rutan Bondowoso, Begini Caranya

Selanjutnya, Kajari Bondowoso juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan, akan kembali ada tersangka lainnya. Namun, belum bisa dipastikan dari unsur apa. Mengingat saat ini masih terus dilakukan pendalaman. Dari penetapan ini, jumlah kerugian negara diperkirakan mencapai 319 juta.

“Kasian kalau bantuan ini disalahgunakan. Kan tujuan pemerintah memberikan untuk mengurangi kos petani,” tegasnya.(Red)