Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar Sosialisasi bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Acara yang diadakan di aula Sasana Bhakti Praja tersebut, sekaligus menjadi momentum penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyelaraskan persepsi dalam penyelenggaraan pembangunan tahun anggaran 2026.
Kegiatan yang dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Tursiman juga menghadirkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai narasumber utama untuk memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja daerah.
Sementara dalam laporannya, Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto saat menyampaikan laporannya menerangkan tentang hasil evaluasi pelaksanaan proyek fisik tahun 2025, dirinya juga menggarisbawahi pentingnya kewajaran harga dalam proses pengadaan agar kualitas infrastruktur tetap terjaga.
”Kami terus mendorong agar proses evaluasi kewajaran harga dapat dilakukan lebih efisien. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa proyek yang berjalan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan upah yang layak bagi tenaga kerja serta hasil bangunan yang berkualitas tinggi,” ungkap Agung, Jumat, (27/2/2026).
Sementara dalam paparannya, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Iwan Hadi Setiawan terlihat hanya memberikan arahan yang bersifat preventif dan edukatif.
Selain itu, Iwan juga menekankan, BPK hadir sebagai mitra pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan administrasi dan hukum bagi para pejabat pengelola anggaran.
“Tujuan kami adalah mengajak untuk bekerja dengan aman dan selamat, kunci utamanya adalah komitmen untuk terus melakukan perbaikan di setiap level OPD,” tegas Iwan.
Iwan juga menambahkan, bahwa fungsi pengawasan akan berjalan beriringan dengan fungsi pembinaan, namun dirinya menekankan transparansi tetap menjadi syarat mutlak agar kendala-kendala di lapangan tidak berkembang menjadi masalah hukum di masa depan.
Sementara itu, PJ Sekda Banjarnegara Tursiman yang mewakili Bupati Amalia membeberkan, rencana pengadaan tahun 2026 yang mencakup 7.515 paket pekerjaan.
”Fokus utama tahun ini adalah infrastruktur jalan dan jembatan dengan alokasi Rp.87 miliar, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan sebesar Rp.6,1 miliar,”ungkap Tursiman di depan perwakilan BPK RI.
Masih kata Tursiman,” Pemerintah daerah juga menekankan profesionalisme ASN dalam menghadapi berbagai intervensi pihak luar, diharapkan harus memiliki keteguhan untuk menjalankan aturan sesuai prosedur yang berlaku tanpa adanya tekanan dari pihak manapun,” tambahnya.
Melalui sosialisasi tersebut, semoga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bisa selalu berkomitmen untuk melakukan perbaikan signifikan pada proses bisnis pengadaan, mulai dari standarisasi upah hingga pengawasan material, demi hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (Gunawan).
