GOWA, LENSANUSANTARA.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum Gabungan Komisi di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Sungguminasa, Senin (11/5/2026). Agenda tersebut menjadi perhatian publik karena membahas sejumlah isu strategis yang tengah menjadi sorotan masyarakat.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA itu merupakan tindak lanjut hasil Rapat Konsultasi DPRD pada 2 Mei 2026 lalu. Sejumlah persoalan yang dibahas meliputi dugaan pelanggaran etika kepala daerah, polemik pencabutan atau pembatalan beasiswa yang telah diberikan kepada masyarakat, hingga dugaan penyelewengan dalam pengadaan pakaian seragam sekolah gratis.
Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gowa hadir langsung dalam forum tersebut bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Dr. Risqilah Amran, S.Kep., Ners., M.H., yang namanya tercantum dalam materi pembahasan rapat.
Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab, menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara terbuka dan transparan.
“Rapat ini menjadi ruang klarifikasi dan penjelasan bagi seluruh pihak terkait agar masyarakat memperoleh kepastian informasi serta solusi terbaik atas persoalan yang berkembang,” ujarnya dalam undangan resmi DPRD.
Suasana rapat berlangsung dinamis namun tetap terkendali. Sebelum agenda dimulai, situasi di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Gowa sempat memanas akibat aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gerbang utama kantor DPRD. Massa aksi menyuarakan tuntutan terkait berbagai kebijakan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan legislatif.
Pengamanan ketat dilakukan aparat gabungan dari Kepolisian, Brimob, serta unsur TNI guna memastikan jalannya aksi tetap aman dan tertib. Ketegangan sempat terjadi antara massa aksi dan aparat keamanan, namun kondisi dapat dikendalikan sehingga kegiatan rapat tetap berlangsung hingga selesai dalam suasana kondusif.
DPRD Kabupaten Gowa menegaskan komitmennya untuk menjaga prinsip akuntabilitas, integritas, serta keterbukaan informasi publik dalam setiap proses pengawasan dan pengambilan kebijakan daerah. Forum RDP ini diharapkan menjadi langkah konstruktif dalam menjawab keresahan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan daerah.
Penulis:
Mj@.19
