Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus ditetapkan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Sesuai regulasi, APBDes ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Namun Acara penetapan APBDes 2025 di Desa Pekalangan, Kecamatan Tengggarang, Bondowoso, diduga tanpa digelar melalui forum Musyawarah Desa ( Musdes).
Ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) desa setempat, Fariki, mengaku tidak tahu kapan APBDes 2025 Desa Pekalangan ditetapkan. Padahal pihaknya merupakan salah satu bagian yang memiliki kewenangan menetapkan APBDes.
“Sepertinya belum ya mas” kata Fariki, dikonfirmasi langsung, Senin (21/4/2025).
Fariki membeberkan, sejak dirinya dilantik jadi BPD tahun 2024, hanya sekali diundang ke balai desa setempat dalam acara Musdes. Namun ia mengaku lupa apa saja yang menjadi pembahasan dalam Musdes tersebut.
“Saya lupa apa yang dibahas, seingat saya hanya sekali saya hadir acara Musdes tahun 2024, setalah itu tidak ada Musdes lagi sampai sekarang” tuturnya.
Ditanya apakah dirinya pernah menandatangani dokumen desa, yang ada kaitannya dengan Musdes, ia mengaku lupa.
“Cuma bulan puasa kemarin ini ada perangkat desa yang datang kerumah minta tanda tangan, saya tidak tahu itu buat apa” ungkap Fariki.
Ia juga mengaku sudah komunikasi dengan Camat Tenggarang, terkait polemik penetepan APBDes yang diduga tanpa Musdes.
“Saran pak camat saya disuruh berkoordinasi dengan operator desa, sedangkan operator melempar ke pak Camat” ujarnya.
Sementara itu, dkonfirmasi terpisah, Camat Tenggarang Deni Dwi, tidak merespon. Konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak dijawab.
Demikian pula Sekretaris Desa Pekalangan, konfirmasi sudah dilakukan, namun ia memilih bungkam.
